Tulisan ini dibuat sebagai renungan pribadi atas polemik boleh atau tidak TNI ikut memilih dalam pemilu yang akan datang. Bagi saya bukan sekedar masalah boleh atau tidaknya. Yang terpenting adalah nilai dibalik gagasan bahwa TNI jangan ikut memilih seperti yang telah dilaksanakan selama ini. Biarkan TNI tidak memilih, dan itu mesti dilihat sebagai wujud pengorbanan demi kepentingan yang lebih besar, yakni utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Polemik Seputar Hak Pilih TNI
Maksimus AdilÕ
Polemik seputar boleh atau tidaknya TNI menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2009 terus bergerak liar. Para pengamat politik maupun pejabat negara baik sipil maupun militer masing-masing memberikan argumentasinya untuk mendukung maupun menentang gagasan yang digulirkan mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto yang menyatakan TNI sudah dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2009.
Menurut Jendral Soetarto, “Indonesia menjadi negara demokrasi yang sempurna hanya bila TNI sudah menggunakan hak pilihnya. Kalau belum, maka belum dapat dikatakan sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya” (Radio 68 H, 21 February 2006). Pernyataan Jendral Soetarto ini tentu sesuai dengan amanat UUD 1945 (hasil amandemen) pasal 28I point 2 yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
Tanggapan terhadap wacana yang digulirkan mantan Panglima TNI itu dapat dikategorikan dalam tiga kelompok. Pertama kelompok yang sepaham dengan Jendral Soetarto sebagai pembuat wacana bahwa TNI dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009. Alasannya sangat mulia demi terwujudnya cita-cita negara Indonesia yang demokratis, yakni bila TNI juga menggunakan hak pilihnya.
Kedua, kelompok yang setuju TNI dapat menggunakan hak pilihnya tetapi belum pada tahun 2009. Kelompok ini melihat bahwa waktu yang lebih ideal untuk TNI menggunakan hak pilihnya adalah tahun 2014. Yang termasuk dapam kelompok ini adalah menhankam, termasuk ketua Lemhamnas Prof Muladi. Kelompok ini melihat TNI belum siap. Indikatornya adalah agenda-agenda reformasi TNI yang belum tuntas, profesionalisme TNI yang belum terjamin, netralitas TNI belum terjamin, kondisi social ekonomi yang mapan yang menjamin terlaksananya demokrasi yang baik.
Ketiga, kelompok yang sama sekali menentang TNI menggunakan hak pilihnya. Kelompok ini lebih melihat adanya ancaman perpecahan dalam tubuh TNI sendiri bila TNI menggunakan hak pilihnya. Menurut kelompok ini apabila TNI mengunakan hak pilihnya TNI kembali terjerat ke kancah politik. Lebih dari itu, hak pribadi atau hak pilih dalam tubuh TNI tidak ada karena yang diutamakan adalah kebersamaan dan kesatuan. Salah satu tokoh yang berpandangan seperti ini adalah mantan Dirjen Sospol Depdagri Mayjen (purn) Soetoyo NK. Menurut Soetoyo, TNI itu ajarannya Sapta Marga yang menekankan persatuan dan kesatuan dan kecintaan terhadap negara kesatuan RI sehingga jika mereka memiliki hak pilih atau dipilih itu akan mengganggu soliditas institusi pertahanan dan keamanan tersebut (satunet.com).
Pada prinsipnya kelompok pertama dan kedua mencoba untuk tunduk pada perintah UUD 1945 seperti yang dikutip di atas. Namun kelompok ketiga juga mesti dilihat sebagai kelompok yang patuh kepada UUD yang sama. Pada pasal 28J point 2 dikatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Dengan belum tersedianya payung hukum atau UU yang mengatur penggunaan hak pilih TNI dalam pemilu entah tahun 2009 atau pun diundur tahun 2014 hanya akan membawa bencana bagi bangsa dan negara. Kita perlu memberi penekanan pada klausa – dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Klausa ini dapat dipegang sebagai perintah bahwa keadilan, keamanan, ketertiban umum harus menjadi prioritas. Selama penggunaan hak pilih TNI dalam pemilu dapat menyebabkan nilai-nilai di atas dikorbankan plus demi terjaminnya keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus menerima dengan lapang dada dan sikap patriot agar TNI tidak menggunakan hak pilihnya.
HAM versus masa depan negara
Kita semua dapat menilai dengan gampang bahwa HAM TNI dilanggar apabila hak pilihnya dalam pemilu tidak dipakai. Konsep semua orang harus diperlakukan sama seperti yang diperintahkan UUD 1945 pada pasal 28I di atas sepatutnya harus kita terima dan kita laksanakan. Karena HAM ini merupakan hak paling dasar maka siapapun harus menghormati dan memastikan keterpenuhannya.
Meskipun demikian, kita semua juga mengakui dan menerima kenyataan bahwa betapapun asasinya hak-hak kita, tetap juga harus memperhatikan hak orang lain sebagai batasnannya. Dalam berbicara mengenai HAM dan masa depan negara, mari kita semua menilai mana yang mau kita utamakan. Kita semua pasti sepakat bahwa masa depan negara jauh lebih penting ketimbang penggunaan hak pilih TNI dalam pemilu. Warisan sejarah bangsa dan nilai-nilai yang kita terima dapat dlihat sebagai pembenar gagasan ini. Bahakan dapat dikatakan, inilah wujud konkret dari semangat patriotisme itu.
Sebagai warga negara, sebagai pengawal negara kesatuan Republik tercinta ini, TNI dituntut untuk menunjukkan patriotismenya. Pengorbanan TNI untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu harus dilihat sebagai tindakan patriotis demi suatu nilai yang lebih tinggi dari sekedar menggunakan hak pilih yakni masa depan dan keberlangsungan negara kesatuan Indonesia.
Apapun argumentasi dan prakondisi yang harus dipenuhi agar TNI dapat menggunakan hak pilihnya seperti yang dikemukakan oleh para pendukung gagasan TNI menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tidak akan pernah menjamin masa depan negara ini. Profesionalisme, netralitas atau apapun namanya tidak memberi jaminan apaun bagi masa depan negara kesatuan republik Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa hanya patriotisme yang bisa memberikan jaminan itu.
TNI adalah tentara Negara kesatuan Indonesia. Sejarah dan kekhasanya pasti berbeda dengan tentara di negara demokrasi mana pun. Karena itu tidak perlu menoleh ke sana ke mari dan mencoba mengikuti cara dan pola keterlibatan tentara Negara lain. Karena bila kita melakukannya, pada saat itu juga TNI telah tercerabut dari akarnya. Mari kita semua mau berkorban demi darah para pahlawan, demi masa depan negara kita.
——————————————————————————–
Õ Penulis adalah Pengajar pelajaran Character, cultural, and community development pada sekolah High/Scope Indonesia TB Simatupang, Jakarta Selatan.
